Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

4 Fakta Baru Kasus Gagal Ginjal Akut: Upaya Pemerintah, Buruh Minta Kepala BPOM-Menkes Mundur

image-gnews
Merebaknya gagal ginjal akut pada anak membuat kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi sorotan. Dalam kondisi darurat, Kementerian Kesehatan tak bisa menarik obat yang dianggap berbahaya.
Merebaknya gagal ginjal akut pada anak membuat kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi sorotan. Dalam kondisi darurat, Kementerian Kesehatan tak bisa menarik obat yang dianggap berbahaya.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Kasus Gagal Ginjal Akut Pada Anak atau GGAPA terus mengalami perkembangan. Terbaru, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengumumkan jumlah kasus terbaru telah menyentuh angka 325 per Selasa, 1 November 2022 kemarin.

Ia menyebut ada konsentrasi di provinsi tertentu seperti Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Kasus gagal ginjal akut paling tinggi ada di DKI Jakarta. Dari 325 kasus terebut, sebanyak 178 anak meninggal dunia. “Data per kemarin, ada 325 kasus gagal ginjal di seluruh Indonesia. DKI Jakarta paling tinggi. Kita juga melihat ada 178 yang meninggal dari 325,” kata Menkes Budi dalam rapat kerja bersama DPR Komisi IX di Gedung Parlemen Jakarta, Selasa, 2 November 2022.

Update Kasus Gagal Ginjal Akut 

1. Pemberian Fomepizole diklaim mampu tekan angka kasus

Budi menyampaikan pemberian obat Fomepizole mampu menurunkan angka kematian kasus gagal ginjal akut. "Karena pasien kita sekarang cuma ada tinggal mungkin 30, turun drastis ini kami rasa cukup, karena dibutuhkan satu sampai dua ampul per pasien. Sekarang juga sudah melihat sumbernya dari Amerika mungkin kita beli lagi (Fomepizole) untuk mencapai ke level tertentu," ujarnya saat Rapat dengar pendapat di DPR Jakarta, Rabu, 2 November 2022.

Baca juga :  IDAI Ungkap Dokter Anak Frustrasi Hadapi Kasus Gagal Ginjal Akut

Budi Gunadi menegaskan bahwa pemberian obat Fomepizole mampu memberikan kesembuhan terhadap korban gagal ginjal akut. Bahkan, saat ini sebanyak 200 vial obat tersebut telah tiba di Indonesia yang dibeli dari Jepang dan Kanada pada pertemuan rapat G20.

Lebih lanjut, Budi menyebut pihaknya telah menyebarkan Fomepizole ke berbagai rumah sakit di Indonesia. Sementara, ia menyampaikan adanya obat itu telah dilakukan uji coba yang menghasilkan obat tersebut memang terbukti menyembuhkan korban ginjal akut. 

2. Polri gelar perkara kasus gagal ginjal akut

Polri melakukan gelar perkara mengenai kasus gagal ginjal akut pada Selasa 1 November 2022. Gelar perkara ini dilakukan di Gedung Bareskrim Polri untuk meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan.

Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Polri yang juga Ketua Tim Gabungan, Brigjen Pipit Rismanto mengonfirmasi adanya agenda gelar perkara ini. Namun, ia masih enggan menyebut hasil dari gelar perkara.

"Meningkatkan mungkin ya dari lidik ke sidik. Terus masalah tindak lanjutnya apa, pembagian tugasnya seperti apa nanti mana yang perlu didalami gitu. Harus semuanya, komprehensif ya," jelasnya.

Pipit mengatakan pihaknya masih akan terus menggali informasi mengenai adanya pelanggaran pada kasus gagal ginjal akut ini. "Ini masalahnya kan urusan medis ini di sini kan harus ada ahli nggak bisa Dirtipidter sebagai penyidik terus menjawab tentang medis itu kan susah," kata dia. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

3. Tiga produsen obat sirup terseret kasus gagal ginjal akut

Tiga nama produsen obat sirup kini tengah terseret kasus gagal ginjal akut, salah satunya adalah PT Afi Farma yang dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan oleh Bareskrim Polri. Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Polri, Brigadir Jendral Polisi Pipit Rismanto menyatakan berdasarkan penyelidikan, PT Afi Farma  memproduksi obat sirop dengan kadar etilen glikol (EG) melebihi ambang batas yang ditentukan.

PT Afi Farma yang diduga memproduksi sediaan jenis obat sirup merek Paracetamol...

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan Diubah Menjadi KRIS, Ketahui 12 Kriteria Layanannya

1 hari lalu

BPJS Kesehatan menjamin biaya pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Berikut daftar rumah sakit di Jakarta Selatan yang menerima BPJS Kesehatan. Foto: Canva
Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan Diubah Menjadi KRIS, Ketahui 12 Kriteria Layanannya

Jokowi ubah sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan menjadi KRIS. Beriku 12 kriteria layanan KRIS dan 4 layanan ini yang tidak berlaku untuk KRIS.


Kemenkes: Tarif Iuran Sistem Kelas BPJS Kesehatan Tetap Sama Sampai Juli 2025

1 hari lalu

Kemenkes: Tarif Iuran Sistem Kelas BPJS Kesehatan Tetap Sama Sampai Juli 2025

Sistem kelas 1-3 BPJS Kesehatan diganti jadi Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS yang mulai berlaku Juni 2025.


BPOM Pastikan Vaksin AstraZeneca Sudah Tidak Beredar di Indonesia

1 hari lalu

Vaksin AstraZeneca menjadi satu di antara vaksin yang digunakan banyak negara termasuk Indonesia dalam melawan pandemi virus corona. Sarah Gilbert juga melepas hak paten dalam proses produksi vaksin tersebut, sehingga harga vaksin bisa lebih murah. Sarah dan sejumlah ilmuwan yang terlibat dalam pembuatan vaksin telah dianugrahi gelar kebangsawanan oleh Ratu Elizabeth II tahun ini. REUTERS
BPOM Pastikan Vaksin AstraZeneca Sudah Tidak Beredar di Indonesia

Koordinator Humas Badan Pengawas Makanan dan Obat (BPOM) Eka Rosmalasari angkat bicara soal penarikan vaksin AstraZeneca secara global.


Segini Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

3 hari lalu

Segini Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

Terdapat penyesuaian iuran peserta JKN setelah kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan berganti menjadi KRIS. Ini iuran BPJS Kesehatan terbaru.


Jokowi dan Menkes Klarifikasi soal Hapus Sistem Kelas BPJS

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi dan Menkes Klarifikasi soal Hapus Sistem Kelas BPJS

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklarifikasi soal kebijakan penghapusan sistem kelas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).


Menkes Jelaskan Penyebab Rendahnya Penurunan Angka Prevalensi Stunting

7 hari lalu

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai membahas kerjasama program Gas-Kipas Stunting bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Kantor Apindo, Jakarta pada Rabu, 8 Mei 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Menkes Jelaskan Penyebab Rendahnya Penurunan Angka Prevalensi Stunting

Pemerintah menargetkan angka prevalensi stunting bisa turun hingga 14 persen pada tahun ini.


Anggota DPR Soroti Pembatalan Kelulusan PPPK 532 Bidan Pendidik oleh Kemenkes

7 hari lalu

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai membahas kerjasama program Gas-Kipas Stunting bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Kantor Apindo, Jakarta pada Rabu, 8 Mei 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Anggota DPR Soroti Pembatalan Kelulusan PPPK 532 Bidan Pendidik oleh Kemenkes

Edy mendesak Kemenkes agar segera turun tangan menangani ratusan bidan pendidik yang kelulusannya dibatalkan.


Ini Pesan Jokowi ke Prabowo untuk Lanjutkan Program di Bidang Kesehatan

11 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi (tengah) didampingi oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Mendagri Tito Karnavian, MenPAN-RB Azwar Anas, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta sekaligus Kasetpres Heru Budi Hartono saat meresmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama atau Hospital Based (PPDS RSPPU) di RS Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Ini Pesan Jokowi ke Prabowo untuk Lanjutkan Program di Bidang Kesehatan

Presiden Jokowi menyoroti urgensi peningkatan jumlah dokter spesialis di Indonesia. Apa pesan untuk pemimpin baru?


Jangan Sembarang Pakai Skincare Etiket Biru, BPOM Sebut Alasannya

11 hari lalu

Ilustrasi produk perawatan kulit. Freepik.com
Jangan Sembarang Pakai Skincare Etiket Biru, BPOM Sebut Alasannya

Masyarakat diminta untuk tertib dalam menggunakan skincare sesuai peruntukannya, terutama yang beretiket biru, cek sebabnya.


Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

11 hari lalu

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat meresmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama atau Hospital Based (PPDS RSPPU) di RS Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. Program ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan dokter spesialis di daerah-daerah tertinggal, perbatasan dan Kepulauan. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

Jokowi menyebut pemerintah baru mampu mencetak 2.700 dokter spesialis per tahun. Sementara pemerintah membutuhkan 29 ribu dokter spesialis.